Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang, – Upaya pemerintah menekan angka kriminal pengguna handphone terancam tidak jalan maksimal.
Didik Supriyanto, M.Si Sekretaris Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang Raya, menilai registrasi dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) kebijakan yang ambigu.
“Apa susahnya seseorang cari KTP dan KK yang banyak berserakan di mana mana dan dipakai mendaftar” Kata Didik
Menurut didik manipulasi data akan dengan memudah terjadi, sehingga kontradiksi dengan tujuan awal kebijakan tersebut.
“Jika rezim serius untuk menekan kejahatan cyber crime menggunakan ponsel adalah dengan menghapus kartu prabayar” Tandas pria yang juga bendahara DPC partai gerindra kota Malang ini.
“Akhir akhir ini rezim sering membuat kebijakan yang galau, barang kali ini tanda tanda mendekati pilpres 2019” Pungkasnya lewat sambungan telepon.(*)
