Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia (HAKKI) terus berupaya memperkuat posisinya di tengah ketatnya persaingan ahli konstruksi dari luar negeri. Pasca Deklarasi dan Peresmian DPD HAKKI Provinsi Jawa Timur, di Hotel Java Paragon Surabaya, bulan Juni lalu. Langsung melakukan road show sosialisasi di Jawa Timur. Agenda sosialisasi di mulai dari kampus Universitas Brawijaya Malang yang rencana di adakan hari Rabu 23 Nov 2016” Kata panitia pelaksana, Bambang Suryanto, SE.,MM.,M.Si., MSA.,Ak.,CA
“Kami akan undang Aparat penegak hokum, penyedia jasa konstruksi, rekanan pelaksana jasa konstruksi, Akademisi dan adik adik Mahasiswa Fakultas teknik Kampus se Malang Raya” ucap Bambang.
Sementara itu sekretaris HAKKI Jawa Timur , Ir. Gufron Marjuki, mengatakan, Instruksi Presiden Joko Widodo untuk tidak mengkriminalisasi kontrak konstruksi merupakan imbauan kepada penegak hukum agar program pemerintah dalam bidang konstruksi dikawal, bukan dikriminalisasi.
“Melalui HAKKI kami merespon bagaimana pembangunan itu berjalan. Dan para pengak hukum justru mengawal program pembangunan ini. Ini yang penting,” kata Gufron.
“Kita tidak mungkin menjawab pembangunan hanya semata-mata dari sisi kriminalisasi. Ini tidak menghasilkan jalan yang produktif, tapi justru menimbulkan efek yang negatif. Justru negatif ini jangan muncul dalam upaya pembangunan, karena ini jalan satu-satunya meminimalkan kriminalisasi terhadap pembangunan,” tandas Gufron.
“Saya sangat bahagia dan mendukung keberadaan HAKKI untuk menjembatani dan mengayomi kontrak konstruksi,” papar Rektor universitas Brawijaya Malang, Prof. M. Bisri, di kantor rektorat Brawijaya, Jum’at(18/11/2016).
“HAKKI ini kan himpunan profesional dan para ahli sehingga saya harapkan bisa lebih komprehensif untuk membuat konstruksi lebih baik lagi dan memberikan edukasi serta menjabarkan kontrak konstruksi agar dapat mudah dipahami baik oleh pengguna jasa konstruksi maupun penyedia jasa konstruksi.” Pungkas Prof. Bisri.
