Home / Kanal Daerah / KETUA GAPEKNAS DPD KABUPATEN MALANG SAMBUT BAIK UU JAKON 2017

KETUA GAPEKNAS DPD KABUPATEN MALANG SAMBUT BAIK UU JAKON 2017

bg
Priyo Sudibyo, SE ( Bogank ), Ketua DPD GAPEKNAS Kabupaten Malang

Malang – Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Aturan menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, yang sudah berlaku selama kurang lebih 17 tahun. banyak rekanan yang belum mengetahui kabar baik ini.

Dalam UU baru ini diatur dari hulu sampai hilir tentang jasa konstruksi baik mengenai rantai pasok, delivery system dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta mutu konstruksi mutu, serta kebutuhan dalam penyelesaian sengketa konstruksi.

Ketua Gabungan pengusaha konstruksi Nasional Indonesia ( GAPEKNAS) DPD Kabupaten Malang, Priyo Sudibyo,SE  mengatakan adanya UU ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri jasa konstruksi dalam negeri di era persaingan global. GAPEKNAS DPD Kabupaten Malang dalam waktu dekat ini akan menggandeng Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengadakan sosialisasi UU Jasa konstruksi ini.

“Ini akan mendorong industri konstruksi untuk tumbuh, karena di situ mengatur UU ini dari hulu sampai hilir. Rantai pasoknya pun kita atur. Misalnya material seperti apa yang digunakan, UU juga bentuk spesialis, inilah yang menjamin mutu. Kalau ada kontraktor spesialis, jaminan mutu kan ada. Jadi pertumbuhan itu adalah kualitasnya yang kami harapkan, karena bisa membentuk spesialis,” katanya saat ditemui di sekretariat GAPEKNAS DPD Kab.Malang, Jumat (02/06/2017).

Bogank menjelaskan, UU jasa konstruksi ini mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh. UU ini memberikan adanya perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi.

Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, di mana pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru yang diatur bukan kegagalan pekerjaan konstruksi, melainkan kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi.

“Yang ada di UU ini sekarang adalah kegagalan bangunan, bukan kegagalan konstruksi. Karena kalau kita bicara konstruksi, orang lagi bekerja. Kalau orang lagi bekerja ya berarti masih dalam suatu perjanjian kontrak,” tutur¬† Bogank.

Selain itu, dalam UU ini penegasan dipertegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi sebagai ranah keperdataan.

“Kalau kontrak kita berakhir apabila ada sengketa, itu tidak di pengadilan. Paling tinggi adalah arbitrase. Tapi sebelum itu kita bikin dewan sengketa untuk bisa mengakurkan kedua belah pihak ini,” jelasnya. ( DS )

 

About admin

Check Also

IKAPPI SIAP BEBASKAN LAHAN UNTUK BANGUN PASAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *