Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
HTI-Press, Jombang. Pada Kamis (22/9) bertepatan dengan 20 Dzulhijah 1437 H, bertempat di Pondok Pesantren Al Mimbar, Sambong, Jombang, terselenggara agenda istimewa bertajuk IJTIMA’ ULAMA AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH BERSAMA HIZBUT TAHRIR INDONESIA DPD JAWA TIMUR. Sebagai shohibul bait, KH. Farid Ma’ruf, Lc, MA (Pimpinan Ponpes Al Mimbar, Jombang) dalam Kalimatut Taqdim menyampaikan bahwa keterpurukan negeri ini akibat diterapkannya Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan dan Kapitalisme Liberal sebagai Sistem Ekonomi. Ditetapkannya UU Minerba, UU Kelistrikan, UU Migas yang sangat jelas memberikan jalan yang luas bagi Asing untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, sehingga rakyat tidak bisa menikmati kekayaan alam di negerinya sendiri.
Selanjutnya, Kalimah minal Ulama’ oleh KH. Mashudi, (Pimpinan Ponpes Ash Shomadiyah, Mojokerto) dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa umat harus mewaspadai upaya pihak tertentu yang ingin menghancurkan umat islam dengan cara mengadu domba, menyebarkan fitnah kepada umat Islam, beliau menyeru hendaknya umat senantiasa menjaga Ukhuwah Islamiyah dan senantiasa tabayyun atas isu negatif terhadap perjuangan Syariah dan Khilafah. Agenda diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap yang dibacakan oleh KH. Drs. Suhardi Anwar, (Ulama’ dari Mojokerto) dan ditutup Do’a oleh KH Harun Bashori (Ulama’ dari Jombang).
Ijtima’ Ulama’ ini juga dihadiri oleh ratusan ulama’ ahlus sunnah wal jama’ah yang peduli dengan kondisi bangsa dan Negara saat ini, diantara beliau adalah KH Joko, PP. Al Muchlisin-Gondang, KH Thoib, dari Thoriqoh-Jatidukuh, KH Misbah Halimi, Dosen Unhasy, Kyai Abdul Aziz, PP Baron Nganjuk dan KH Muhaimin dari Kediri.
Berikut petikannya :
PERNYATAAN SIKAP ULAMA
IJTIMA’ ULAMA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH JAWA TIMUR BERSAMA HIZBUT TAHRIR INDONESIA DPD JAWA TIMUR “KEPRIHATINAN ATAS PERKEMBANGAN KONDISI BANGSA DAN NEGARA”BUKTI BAHWA NEOLIBERALISME DAN NEOIMPERIALISME MAKIN MENCENGKERAM INDONESIA
بســـــم الله الرحمن الرحـــــيم
Indonesia, darurat!
Indonesia negeri yang kaya sumberdaya alam ini, belum bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir rakyat Indonesia. Indonesia bukan hanya menghadapi masalah kemiskinan yang kronis; lebih dari itu, Indonesia tenggelam dalam krisis yang tidak berkesudahan, krisis sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.
Di bidang pendidikan misalnya, pendidikan di negeri kita sudah menjadi sangat mahal dan kapitalistik. Pendidikan di negeri kita sama sekali tidak memihak rakyat miskin; lebih mengedepankan materi dibanding moral. Akibatnya sangat mengerikan, perilaku amoral dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan, seperti seks bebas, penggunaan narkoba, tawuran, pemerkosaan, serta kriminalitas lainnya.
Pelayanan kesehatan juga tidak kalah memprihatinkan. Layanan kesehatan yang sangat menentukan kwalitas rakyat Indonesia semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Alhasil, kwalitas rata-rata rakyat Indonesia sangat rendah. Pada tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara.
Ekonomi Indonesia juga menjadi semakin liberal. Eksploitasi sumberdaya alam oleh asing semakin menggila, dan tidak terkendali. Sementara hutang Indonesia juga semakin menggunung. Menurut data Bank Indonesia, per April 2016, utang luar negeri tercatat sebesar Rp 4.254 triliun. Bahkan untuk menggerakkan roda pembangunan, Pemerintah sampai harus membuat Undang-Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), yang pada ujungnya justru menyasar rakyat kecil.
Di sisi lainnya, korupsi dan perilaku korup sudah begitu menggila. Korupsi terjadi di seluruh lini kehidupan. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lembaga yang ditahbiskan sebagai pengawal demokrasi pun tidak luput dari korupsi dan perilaku korup.
Yang tidak kalah memprihatinkannya adalah fenomena adanya pemimpin kafir atau calon pemimpin kafir di tengah-tengah kaum muslimin, yang didukung partai politik dan pengusaha. Hal itu menunjukkan beberapa hal, di antaranya: minimnya pemimpin muslim yang berkualitas dan memiliki kafa’ah, lemahnya pemahaman umat terhadap wajibnya memilih pemimpin muslim, masih dominannya partai politik sekuler yang pragmatis dan berprinsip transaksional, makin maraknya kelompok pengusaha yang menjadi promotor kepala-kepala daerah dengan pamrih proyek dan kemudahan lainnya.
Dalam prespektif syara’ krisis yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lainnya adalah merupakan fasad (kerusakan). Allah SWT berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (TQS ar Rum: 41)
Dengan mempertimbangkan bahwa sudah menjadi kewajiban para ulama untuk melakukan aktivitas amar ma’ruf nahi anil munkar dan sebagai bentuk muhasabah lil hukkaam (memberikan nasehat kepada penguasa); membongkar persekongkolan para penguasa dengan orang-orang kafir dan antek-anteknya; serta sudah menjadi kewajiban para ulama untuk selalu memperhatikan urusan-urusan kaum Muslimin (ihtimam bi amri al-Muslimiin).
Maka kami para ulama peserta Ijtima’ Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Jawa Timur bersama Hizbut Tahrir Indonesia DPD Jawa Timur, menyampaikan maklumat atas kondisi bangsa dan negara kita, sebagai berikut:
Menyerukan kepada pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menyingkirkan sistem demokrasi dan kapitalisme liberal, karena sistem itulah sebagai biang dari seluruh malapetaka yang melanda bangsa dan negara ini.
Menyerukan kepada penguasa untuk tidak membuat makar kepada umat Islam dengan cara memecah belah dan membenturkan antar ormas di kalangan umat Islam.
Menyampaikan taushiyyah (rekomendasi) sebagai berikut:
Kepada pemerintah, baik Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, bahwa menangani urusan umat adalah amanah yang mulia dan hendaknya dijalankan dengan penuh kesungguhan. Rasulullah SAW berdoa: Ya Allah…Barangsiapa yang mengurus sesuatu yang merupakan bagian dari urusan-urusan umatku lalu dia menyulitkannya maka sulitkanlah, dan barangsiapa yang mengurus sesuatu yang merupakan bagian dari urusan-urusan umatku lalu dia memudahkannya, maka mudahkanlah….”.
Bahwa apabila bangsa ini ingin keluar dari situasi krisis ini dengan jalan keluar yang benar, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita kembali kepada Islam, dengan melaksanakan seluruh syariatNya dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dan harus kita pahami bersama bahwa Syariat Islam yang mulia itu baru bisa tegak sepenuhnya apabila diterapkan sistem politik dan sistem pemerintahan Islam yang disebut Khilafah. Sehingga bisa terwujud Islam Rahmatan lil Alamiin.
Mengajak seluruh komponen umat khususnya Ulama dan para tokoh ummat lainnya, untuk berada di garda terdepan dalam perjuangan menegakkan Syariah dan Khilafah serta memberikan ta’yid (dukungan) nyata kepada para pengemban dakwah yang berjuang untuk menegakkan Syariah dan Khilafah, serta mencampakkan ide Sekularisme-Kapitalisme dan ide lainnya yang bertentangan dengan Islam. Sekaligus mewaspadai adanya upaya adu domba di antara kaum muslimin, yang dilakukan oleh orang-orang kafir.
Pondok Pesantren AL MIMBAR, Sambongdukuh
Jombang, 22 September 2016
IJTIMA’ ULAMA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH JAWA TIMUR
