Jakarta, BeritaAntara.com : Presiden republik indonesia ir.H.Joko Widodo (Jokowi) bertemu langsung dengan ketua dan perwakila dari Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia yang merupakan salah satu pegiat reforma agraria, pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dan menemukan titik temu atau solusi yang dapat disepakati dari permasalahan tersebut, di istana merdeka jakarta kamis 3 Desember 2020.
Berkaitan dengan beberapa substansi paparan seluruh peserta undangan rapat, Presiden menyampaikan komitmennya kepada pelaksanaan reforma agraria, redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pelaksanaan perhutanan sosial termasuk pengembangan ekonomi perhutanan sosial dan reforma agraria.
“Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum terselesaikan selama ini,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka saat memberikan pengantar pertemuan tersebut,
Menurut Presiden, pemerintah selalu berupaya dan bekerja keras agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat lebih di maximalkan dan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ikut serta mendampingi langsung Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pemerintah maupun para pegiat yang hadir agar berupaya untuk mencapai titik temu guna mencari solusi agar siap menghadapi persoalan atau kendala yang dialami di lapangan.
“Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan dua kategori yaitub yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan ‘time line’ dengan target tertentu,” kata Moeldoko selepas pertemuan.
Pertemuan tersebut nantinya,, akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis yang tersusun dari tiga kategori yaitu kategori persoalan berat, sedang dan ringan,menurut moeldoko
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil menerangkan bahwa diri nya akan menyusun program kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu dan cepat terselesaikan.
“Kita akan identifikasi, mana persoalan yang paling mudah kita selesaikan itu yang akan kita selesaikan sesegera mungkin dan secepat mungkin sehingga begitu selesai ini kita sudah punya kepercayaan diri dan menjadi model utaman untuk menyelesaikan permasalahan lain yang selama ini belum terselesaiakan,” kata Sofyan.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menerangkan bahwa pemerintah akan berkomitmen untuk menjalankan dan penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) guna mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
“Buat saya sekarang tinggal mengecek misalnya PPTKH yang disampaikan ada 660 ribu (hektare), di kementerian ada 1,2 juta tinggal dicek mana yang sesuai dan hutan adat yang sudah siap kira-kira 1,1 juta tadi dari aktivis yang betul-betul siap 540 ribu (hektare) jadi hal-hal yang terjadi di lapangan ini akan diselesaikan terlebih dahulu, ada 500 lokasi yang diusulkan tadi pemermintah punya kajiannya tinggal kita lihat fakta di lapangan persisnya seperti apa dan bagaimana,” kata Siti Nurbaya.
Presiden Jokowi memiliki kepedulian yang semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.
“Presiden sangat ‘concern’ dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan elemen masyarakat dan berbagai upaya itu telah di laksanakan secara kerja nyata,” ujar Moeldoko.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli. (Putra | Adel)