Home / Kanal Daerah / NEGARA LAMBAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

NEGARA LAMBAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

demo
Demo ribuan sopir konvensional di Stasiun Kota Baru Kota Malang, Kamis 09/03/2016

Ribuan pengendara angkutan darat yang terdiri dari sopir taksi dan angkot berunjuk rasa pada kamis, 08 Maret di Balaikota Malang. Mereka menuntut agar transportasi berbasis aplikasi online segera ditutup.

Salah satu perwakilan dari Paguyuban Pengendara Angkutan Darat (PPAD), Djoko mengatakan ada sekitar 2500 demonstran yang ikut turun ke jalan.

“Kami menuntut agar aplikasi online tersebut segera ditutup, karena sudah menyengsarakan pengemudi angkutan umum resmi,” ujar Djoko yang merupakan sopir Angkot jalur AL.

Djoko  menjelaskan sejak transportasi umum berbasis aplikasi online beroperasi, penghasilan mereka menurun drastis. Salah satu rekannya yang bekerja sebagai sopir angkot hanya habis buat setor harian pulang hanya bisa membawa uang sisa Rp.25.000

“Saya sendiri hanya bisa setor ke perusahaan. Komisi untuk dibawa pulang tidak ada,” keluhnya.

Ketua Alumni Pasca Sarjana kebijakan publik Unisma,  Didik Supriyanto berpendapat keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan model transportasi berbiaya murah, cepat dan nyaman. Namun, ia berpandangan tetap dibutuhkan aturan berupa regulasi sebagai payung hukum agar dapat melindungi keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi.

“Tetap dibutuhkan aturan baru agar dapat melindungi,” ujarnya  di Malang, kamis (8/3).

“Jadi jelas harus ada regulasi baru, dan regulasi itu harus tegas, apakah aplikasi berbasis transportasi ini dilarang atau tidak. Karena memang belum ada payung hukum yang mengatur penjualan melalui IT atau aplikasi,” ujarnya.

Menurutnya Angkutan On Line  merupakan perusahaan yang melakukan kerjasama dengan rental mobil maupun perorangan. Mobil rental berplat hitam tersebut yang kemudian digunakan untuk meraih penumpang dengan menggunakan aplikasi.

Dengan menggunakan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas,  PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No.74 Tahun 2012 tentang Angkutan Jalan. Penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi di luar sejumlah regulasi tersebut.

“Jadi mereka masih unregulated. Tetapi tetap harus ada payung hukumnya penjualan berbasis aplikasi dilarang atau boleh. Kalau boleh seperti apa, kalau dilarang seperti apa jadi harus tegas dan jelas,” ujarnya.

“Jika menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan  Nomer 32/2016 saat ini, Pemerintah sendiri masih dalam tahap uji publik aturan taksi online dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 32/2016 dan   juga banyak revisi ketentuan yang  mengatur tentang kubikasi mobil, bengkel, dan tak perlunya pool.” Tambah pria 40 Tahun ini

“ Angkutan konvensional juga harus berbenah diri, menurunkan tarif agar lebih bisa kompetitif. Alasan publik menggunakan Angkutan Online karena tarifnya lebih murah. Pengelola angkutan konvensional harus mencari jawaban bagaimana bisa menerapkan tarif yang kompetitif,” Pungkas didik

About admin

Check Also

Makna sumpah pemuda menurut Dwi Astutik

BeritaAntara.com,Malang, – Calon anggota DPRD Dapil Lowokwaru nomer urut 6 partai Gerindra Dwi Astutik, S.Pd memaknai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *