Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang,BeritaAntara.Com– Upaya memperkuat kemandirian ekonomi perempuan terus didorong melalui pengembangan usaha mikro, akses permodalan, legalitas usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Hal tersebut menjadi fokus Semiloka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Usaha Ekonomi Mikro dan Perintisan Koperasi Berbasis Digital di Pondok Pesantren Al Hidayah Induk, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Minggu (20/9/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan pengurus organisasi, majelis taklim, pelaku usaha mikro, serta pihak yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.
Ali Ahmad Dorong Perempuan Berani Berusaha
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menekankan bahwa membangun usaha tidak selalu harus diawali dengan modal besar.
Menurutnya, kemauan belajar, kedisiplinan, ketekunan, kreativitas, dan kemampuan membaca peluang menjadi modal penting bagi seorang pengusaha.
«“Pengusaha itu tidak harus punya uang banyak atau rumah besar. Yang penting punya kemauan tinggi, disiplin waktu dan disiplin dalam menjalankan usaha,” ujar Ali Ahmad.»
Ia juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran. Media sosial dinilai dapat menjadi sarana yang mudah dijangkau untuk memperkenalkan produk kepada konsumen di luar lingkungan sekitar.
«“Digitalisasi sekarang sudah menjadi keharusan. Pelaku usaha harus mulai memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan dan memasarkan produknya,” katanya.»
Menurut Ali, kemampuan memproduksi barang perlu diimbangi dengan kemampuan memasarkan agar usaha memiliki peluang berkembang lebih luas.
Majelis Taklim Jadi Ruang Pemberdayaan
Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, yang juga Ketua HMT, mengatakan majelis taklim tidak hanya diarahkan sebagai ruang peningkatan pemahaman keagamaan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Jaringan HMT yang berkembang dari tingkat pusat, wilayah, kabupaten/kota hingga sejumlah kecamatan dinilai dapat menjadi sarana membangun jejaring ekonomi antaranggota.
«“Tujuannya yang pertama mencerdaskan melalui majelis taklim. Kemudian memberdayakan. Melalui forum ini diharapkan juga terjadi jaringan-jaringan perekonomian antaranggota majelis taklim,” ujar Lathifah.»
Menurutnya, banyak anggota majelis taklim telah memiliki produk usaha. Forum bersama dapat dimanfaatkan untuk saling mengenalkan produk, bertukar informasi, serta memperluas peluang pemasaran.
«“Banyak yang mempunyai produk-produk. Di forum ini bisa berjejaring dan saling tukar informasi, sehingga harapannya para anggota semakin berdaya secara ekonomi,” lanjutnya.»
Lathifah juga menekankan agar kegiatan pemberdayaan tetap berjalan dengan semangat dakwah yang damai dan inklusif.
Modal dan Legalitas Masih Jadi Tantangan
Akses permodalan menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM, terutama perempuan. Keterbatasan agunan dapat menjadi kendala ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan melalui perbankan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong berbagai bentuk pendampingan, mulai dari pelatihan, fasilitasi legalitas, hingga akses pembiayaan agar UMKM dapat berkembang dan meningkatkan skala usahanya.
Sejumlah fasilitasi yang diberikan antara lain pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan perizinan produk.
«“Perizinan dibantu, sertifikat halal juga dibantu. NIB juga dipermudah. Itu beberapa ikhtiar yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan UMKM di Kabupaten Malang mendapatkan legalitas,” jelas Lathifah.»
Legalitas tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi aspek administrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas.
Menuju Koperasi Berbasis Digital
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai produk usaha anggota organisasi dan majelis taklim di wilayah Malang Raya. Produk tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun jaringan pemasaran dan kerja sama antaranggota.
Semiloka sekaligus mendorong perempuan untuk semakin aktif dalam kegiatan ekonomi, mulai dari usaha mikro, pengembangan produk, pemasaran digital, penguatan legalitas, akses pembiayaan hingga perintisan koperasi berbasis digital.
Koperasi diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama ekonomi antaranggota, sementara teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan, transaksi, dan pemasaran usaha.
Melalui penguatan kapasitas, jejaring usaha, legalitas, akses pembiayaan, dan teknologi, pemberdayaan perempuan diharapkan mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi keluarga dan masyarakat yang lebih mandiri serta berkelanjutan.
(Yan/Putra)
