Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Jakarta – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pasar Minggu ambruk pada akhir pekan lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendata, mereview dan memperbaiki JPO tak layak di seluruh Indonesia.
“Terkait peristiwa JPO, kami tidak mencAriee siapa yang salah. Ini kesalahan kami semua, ke depannya akan kami perbaiki. Kita mendapat warning dAriee BMKG soal angin kencang dan intensitas hujan yang tinggi,” jelas Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto.
Arie menyampaikan hal itu di Kementerian PUPR, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).
“Ya kami akan kumpulkan data semuanya, kami harus cepat. Yang harus kami lakukan adalah mereview,” imbuhnya.
Berikut wawancara lengkap wartawan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto:
Adakah standar konstruksi JPO? Bila ada, bagaimana standar konstruksi JPO sebenarnya? Apakah mesti beton cor atau baja bertulang?
Ada komponen struktural dan ada non struktural. Gelagar baja itu struktural, yang railing (pagar) non-struktural. Sudah ada aturan ya. Tinggi ruang vertikal 5,1 meter dan lebar 2 meter.
Boleh dicor ataupun dengan besi. Tapi perhitungannya harus tepat. Harus bisa menahan vibrasi (getaran-red).
JPO yang lebarnya kurang daru 2 meter masih banyak kan Pak?
Ya akan kami ganti semua. Tapi kita harus petakan dulu. Saya belum bisa menjawab kapan akan dikerjakan.
Mengenai JPO Pasar Minggu yang ambruk, ternyata pagar JPO-nya hanya dilas pada besi bertulangnya, apakah demikian standarnya?
Boleh saja dilas. Tetapi harus kuat dari vibrasinya. Kalau letaknya di terowongan angin, ya jangan dilas. Harus dengan sekrup.
Bagaimana mengenai penempatan iklan di JPO, apakah hal itu diizinkan? Apakah ada standarnya?
Ada beberapa versi JPO. Ada yang pakai atap, ada yang tidak. Kalau JPO yang pakai atap, apakah itu sudah dikerjakan dengan benar atau belum? Memang kalau kita harapkan perfect ya banyak terbentur.
Seringkali kita kadang menganggap angin itu masalah simpel. Tapi angin bisa jadi masalah serius. Vibrasi (Getaran) dari angin bisa jadi masalah serius kalau ada reklame yang tidak bisa ditembus angin. Prinsipnya boleh ada (papan) reklame, tapi harus didesain sejak awal dan ditempelkan di strukturalnya.
Terkait papan reklame yang ditempelkan pada JPO, apakah ada aturan khusus dari Kementerian PUPR? Atau cukup dari perda saja?
PUPR hanya mengatur teknik. Kami menekankan atas masalah teknik dan safety. Aturan bisnis dan lain-lainnya tidak.
Langkah apa yang akan dilakukan setelah kejadian JPO ambruk di Pasar Minggu? Apakah semua JPO di Indonesia akan diaudit?
Ya kami akan kumpulkan data semuanya, kami harus cepat. Yang harus kami lakukan adalah mereview.
Ada berapa JPO yang resmi terdata di seluruh Indonesia?
Itu yang belum kami dapatkan dan bagaimana kondisinya. Tapi jembatan nasional kita punya 18.014 jembatan panjang. Dan kita akan membangun lebih banyak lagi. Kita melihat ke depan.
Apakah semua jembatan panjang dalam kondisi layak?
(Jembatan panjang) 86 Persen layak. Tetapi ada kerusakan ringan yang akan kita perbaiki.
Bagaimana dengan kondisi JPO di DKI?
Itu juga saya belum bisa jawab. Belum ada data resmi. Tetapi sebelum 2017 saya akan jawab.
Standar perawatan JPO itu bagaimana? Mesti dirawat dan diaudit tiap berapa bulan atau tahun?
Kalau kaitannya dengan jembatan biasa, ada perawatannya. Dengan kemanan jembatan panjang, kita akan dorong sekali. Kami akui kami kurang bertanggung jawab.
(Perawatan dan audit) Ada satu tahunan, ada 5 tahunan. Berapa yang kritis, berapa yang perlu perbaikan. Setelah desain dilaksanakan, diaudit lagi. Yang harus direport, setiap tahun diaudit.
Ada benchmark atau acuan standar JPO ideal itu seperti apa? Bisa disebutkan satu atau beberapa JPO ideal yang jadi benchmark di Indonesia ini, atau di luar negeri?
Kalau ada yang mana saja kita belum bisa menjawab. Secara umum yang sudah standar itu yang melewati jalan tol ya. Sudah ada aturan.
Pernah ada (JPO di atas jalan tol) yang tertabrak truk dan jatuh. Apakah itu terlalu pendek atau bagaimana. Itu akan kami evaluasi, kami review juga.
Ada rencana mengubah JPO yang belum standar supaya lebih safety? Bila ada, berapa banyak dan berapa banyak rencana anggaran biayanya?
Anggaran perbaikan ada, ini yang akan kami dorong. Kalau di PU pusat ada. Kalau malam ada penerangan, reklame jangan sampai menutupi dan sebagainya.
Jujur saya belum bisa menjawab, saya baru akan menyusun anggaran setelah koordinasi dengan Pemda-pemda.
Kita minta bantuan teman-teman juga. Kami harus mengerjakan banyak PR. Bukan hanya melibatkan PUPR atau pemda, tapi juga masyarakat.
sumber: detik.com
