Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang, BeritaAntara.com-Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk mengejar target penurunan stunting di angka 14% sesuai amanah Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Oleh sebab itu, meski masih di suasana awal tahun, BKKBN Jatim gencar menyisir berbagai wilayah di Jawa Timur untuk memberikan edukasi pencegahan stunting kepada masyaraka.
Bkkbn provinsi jawa timur bersama DPR RI komisi IX untuk menurunkan berbagai permasalahan kesehatan keluarga mulai dari stunting hingga pernikahan dini pada anak.
Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti melakukan sosialisasi secara roadshow bersama jajaran BKKBN guna menyampaikan terkait program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang ada di wilayah malang Raya,Sosialisasi yang bertempat di 2 titik sekaligus di awali di keluraha lowokwaru dan yang ke dua di kelurahan balearjosari kota Malang,Selasa (30/01/2024).
Dalam Sambutannya Sang Diva Kris Dayanti menjelaskan program-program yang sudah direncanakan maupun yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang solid antara semua pihak,jelasnya saat menjadi salah satu narasumber kegiatan sosialisasi program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertajuk percepatan penurunan stunting kepada masyarakat di malamg raya.
Dalam sosialisasi kali ini Kris Dayanti banyak menyampaikan dukungan pemerintah pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga, juga pada upaya percepatan penuntasan stunting.
BKKBN sendiri memiliki empat program prioritas yang terdiri dari percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana.
KD juga mendorong kerja sama banyak pihak untuk turut andil dalam percepatan penuntasan stunting dan pencegahan pernikahan dini.
“Percepatan stunting tonggaknya (tanggung jawab) tidak bisa dari satu instansi saja, namun menjadi tanggung jawab semua pihak. Memang, BKKBN yang didapuk Presiden Joko Widodo untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14%” terang sang Diva Indonesia tersebut, usai sosialisasi di salah satu wilayah di kota Malang(30/01/24)siang
Menurut sang diva angka penurunan stunting tidak semata hanya tanggung jawab BKKBN. Sebaliknya, Kementerian/Lembaga lain diharapkan bisa turut membantu bekerja sama guna untuk mensukseskan program dari presiden ini.
“Jadi, jajaran Kementerian/Lembaga lain mestinya ikut terlibat, tidak mementingkan ego sektoral masing-masing. Bahkan, kita tahu keterlibatan aparat keamana mulai Polri dan TNI, mari saling bahu membahu dan bekerjasama mengentaskan masalah stunting,” tandas KD.
Sebagai salah satu contoh untuk program keluarga berencana (KB) saja, pemerintah memberikan dukungan untuk pelayanan bagi akseptor KB secara gratis. Anggaran yang diberikan pemerintah juga tidak maen nilainya hingga Rp 1 triliun.
Menurutnya, banyaknya anak yang melakukan pernikahan di usia dini dengan kehamilan di luar nikah menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak di Jawa Timur.
“Salah satu faktor angka kematian ibu itu adalah karena kehamilan yang belum cukup sehingga panggul belum cukup dan pendarahan terjadi,”pungkas KD
Perwakilan dari BKKBN provinsi jawa timur ibu Desy Mega aditya S.Spi, M.Psi dalam sambutannya mengungkapkan, kemitraan BKKBN bersama Komisi IX ini cukup strategis untuk diwujudkan bersama. Karena dengan memberikan sosialisasi secara langsung informasi program Bangga Kencana bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Bersama anggota Komisi IX DPR RI, ibu Krisdayanti ini, kita melakukan sosialisasi secara roadshow dari daerah ke daerah. Kepada warga di Malang Raya”pesan moral yang disampaikan adalah, ‘”Marikita bersama-sama berantas stunting, dan pernikahan Dini” terang mega
“Kemudian kepada ibu hamil, bagaimana memastikan asupan gizi untuk janinnya. Dan, bagi ibu yang sudah melahirkan, memastikan layanan (gizi) Anak-anak sejak lahir hingga 1.000 hari pertama kehidupannya,”Terangnya
Sementara itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan anak akibat pernikahan dini adalah menyarankan agar menunda kehamilan apabila usia perempuan masih di bawah umur.
“Dispensasi bagi yang menikah dini, namun tidak hamil di luar nikah adalah kita sarankan untuk menunda kehamilannya sampai dengan batas usia tertentu menggunakan KB,” pungkas Mega
(Yan/Putra)
