Jakarta – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dianugerahi gelar warga kehormatan oleh Kesultanan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gelar tersebut diberikan lantaran Hanif dianggap telah berjasa memajukan tanah Sumbawa. So, when you know how to add funds to your account, https://parkirpintar.com/northern-quest-casino-poker-tournament-schedule/ you will understand how to withdraw them, too.
Penghargaan diberikan saat Menteri Hanif berkunjung ke Sumbawa untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenaker dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumbawa, Minggu (20/11/2016). To be more spesific, this very list is aimed for our Canadian friends with https://teyasilk.com/when-did-grand-falls-casino-open/ latest sites offering their services for people residing in Canada.
Dalam keterangan tertulis yang diterima dari Humas Kemenaker, Senin (21/11), penghargaan yang diberikan kepada Hanif merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan masyarakat Adat Tana Samawa atau Tau Samawa kepada orang dianggap memiliki kapabilitas tertentu. A breakdown on each online casino, allowing you to see what each offers you as a player https://tpashop.com/casinos-con-bono-de-bienvenida-sin-deposito/ before committing.
Hadir saat proses penganugerahan adalah Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin, sejumlah anggota DPRD Sumbawa, dan tentu saja perwakilan dari Kesultanan Sumbawa dalam hal ini Zulkifli Muhadli. If you do not wager within this https://starlitenewsng.com/oxford-downs-poker-room-summerfield-fl/ time-frame, your bonus will expire.
MoU yang ditandatangani Hanif yakni terkait penyerahan bangunan yang terdiri dari gedung kantor, asrama, workshop dan ruang pamer dengan luas total bangunan 1. Our online casino in NJ features a massive variety of unique takes on classic casino staples, such as blackjack, baccarat, https://tpashop.com/high-5-casino-real-slots-jugar-gratis/ roulette, and every variant of online poker you can imagine. 355 meter persegi, dari Kemenaker kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
“Kesepakatan bersama ini bertujuan mengoptimalkan peran dan fungsi BLK Kabupaten Sumbawa Barat terkait penyediaan sarana dan srasarana serta SDM BLK yang berdampak pada peningkatan kompetensi kerja bagi masyarakat Sumbawa Barat,” ujar Hanif.
“Di sini ada BLK yang dulu diserahkan pusat, namun kini menimbulkan masalah karena pemerintah daerah tidak bisa mengurus, pemerintah pusat juga tidak bisa mengurus karena masalah nomenklatur. Oleh karena itu kita selesaikan, BLK kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten,” jelasnya.
sumber: detik.com