Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang,BeritaAntara.com-Komunitas Pewarta Indonesia ( KOPI) bersama Detak.Id.Corp dan Pimpinan Anak Cabang ( PAC ) Pemuda Pancasila ( PP ) Blimbing, kembali gelar diskusi publik Kopi Sambung Roso ” Gagas Aspirasi di Secangkir Kopi”. Giat kali ini diselenggarakan bertempat di Harmot Caffe, Jl. Cikaso No.2, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Minggu , 23 Juli 2023.
Tampil sebagai moderator diskusi kali ini Y.Lukman Adiwinoto , SE, MM, dengan tiga narasumber diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik , Koordinator Pengaduan Publik Malang Sudarno , dan Calon Legislatif ( Caleg ) Dapil Sukun Partai Gerindra Simamora.
Dalam forum dibahas d mengenai dunia ” Pendidikan di Kota Malang”. Suasana semakin gayeng dengan suguhan kopi dan Polopendem. Hadir pula pada kesempatan kali ini antara lain Ketua MPC PP Kota Malang H.Agus Sunar Dewabrata, S.H., Ketua DPC Barikade Gus Dur Kota Malang Dersi Hariono , Ketua PAC PP Blimbing Agus Yudi Susanto, Pendiri GWN Pengaduan Publik Malang Lili , Perwakilan pengurus MCW ( Malang Coruption Watch ) , Jajaran Pengurus Komunitas Pewarta Indonesia , Aktivis , Akademisi , Tokoh Masyarakat, Dan lain sebagainya.
Salah satu pembahasan yang menarik adalah tentang sistem PPDB, yang dimana masih banyak menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik menegakkan , Bahwa sistem PPDB sekolah merupakan kebijakan Pemerintah. Sehingga masyarakat maupun sekolah tidak bisa menolak itu.
” PPDB adalah kebijakan langsung dari Pemerintah pusat, terutama sistem zonasi. Namun memang sistem ini sangat berdampak , kasihan juga melihat Kelurahan – kelurahan yang belum ada sekolah Negerinya. Terutama untuk pembangunan SMAN,”tuturnya.
Menyikapi persoalan yang terjadi , Asmualik mengatakan , bahwa DPRD Kota Malang pernah melakukan hearing dengan Camat setempat dan pimpinan, untuk pengajuan pembangunan sekolah baru khususnya SMAN. Bahkan pihaknya sudah siap melepas lahan yang akan digunakan jadi aset Provinsi.
” Kami sudah mengajukan pembangunan SMAN , tapi sampai saat ini belum dikerjakan Provinsi. Mengingat hal itu wewenang dari Provinsi. Tujuan kita agar pemerataan pembangunan sekolah negeri khususnya untuk SMA bisa terwujud,”imbuhnya.
Bahkan , pihaknya menjelaskan sebelum ada sekolah negeri , sekolah swasta sudah terlebih dahulu ada untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Apakah ketika sekolah negeri berdiri bagus, sekolah swasta mau dihilangkan ?. Inilah aspirasi yang disampaikan kepala sekolah swasta kepada DPRD Kota Malang.
” Oleh karenanya organ organ pemerintahan harus melibatkan sekolah swasta untuk koordinasi. Harapannya jika tidak ditampung di negeri, dapat ditampung sekolah swasta dengan biaya dan mutu tidak jauh dari negeri. Kita harus menganalisa sekolah- sekolah swasta itu tumbuh dengan bagus tanpa membebani masyarakat , dan itulah fungsi pemerintah sebagai Balancing,” jelasnya.
Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama , Pemerintah Kota Malang memang sudah membangun sekolah – sekolah baru. Namun hal tersebut justru menuai keluhan dari sekolah swasta. Bahkan para kepala sekolah swasta langsung mendatangi DPRD Kota Malang berkeluh kesah.
” Dengan keberadaan sekolah negeri baru ditingkat SMP, akhirnya yang datang mengadu kepada kita adalah kepala sekolah swasta. Mereka bilang , Pak gimana sekolah saya hanya dapat 4 murid. Kemudian dengan jumlah murid yang terbatas , bagaimana kedepan pengelolaan sekolah nantinya,” terangnya.
Pola- pola penganggaran harus berjalan baik, Diknas setempat tiap tahun harus melakukan koordinasi dengan sekolah negeri maupun swasta. Untuk proses penganggaran harus disinkronkan dengan baik.
Tampil sebagai moderator diskusi kali ini Y.Lukman Adiwinoto , SE, MM, dengan tiga narasumber diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik , Koordinator Pengaduan Publik Malang Sudarno , dan Calon Legislatif ( Caleg ) Dapil Sukun Partai Gerindra Simamora.
(Yan/ Putra)
