Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang,BeritaAntara.Com– Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan menyampaikan penjelasannya soal keberadaan ratusan sekolah yang hanya dikepalai kasek pelaksana tugas (Plt).
“Soal kepala sekolah yang statusnya Plt., sudah ada perubahan regulasi. Regulasi barunya, diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, dari sebelumnya Permendikdasmen Nomor 40/2021,” terang Bagus Sulistyawan,Jum’at 20 februari 2026.
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Permendikdasmen terbaru ini, lanjutnya, seperti masa periodesasi jabatan kepala sekolah, yakni maksimal menjabat dua kali empat tahunan.
kepangkatan kepala sekolah yang ditentukan adalah minimal III/c.
“Syarat sesuai regulasi terbaru ini tidak banyak yang bisa dipenuhi calon kepala sekolah. Sehingga, hanya bisa dipimpin kasek Plt.,” imbuhnya.
Bagus, juga punya kewenangan yang sama dengan kasek definitif Terkait kepala sekolah dengan status pelaksana tugas
“Kewenangannya sama (dengan kasek definitif). Tadi juga sudah dijelaskan Kepala BKPSDM Kabupaten Malang. Hanya beberapa kebijakan strategis yang tidak boleh dilakukan, seperti pemindahan guru dan lainnya,” jelas Bagus.
Bahwa ketentuan yang mengatur keberadaan guru honorer juga sudah jelas. Yakni, terdapat dalam ketentuan PP 74 Tahun 2024. Dimana, dalam peraturan ini ditegaskan soal penghapusan status tenaga honorer per 1 Januari 2026.
Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, juga Surat Edaran Bupati Malang jelas Bagus
“Maka, honorer yang ada itu yang bisa dimaksimalkan. Tidak boleh lagi menambah atay mengangkat tenaga honorer baru,” tandas Bagus.
Dua persoalan pendidikan ini sebelumnya dikritisi mahasiswa dalam aksi Aliansi BEM Kabupaten Malang, di Pendopo Panji Pemkab Malang, sore ini.
Terkait aspirasi yang disampaikan Aliansi BEM itu, Bagus Sulistyawan menyampaikan berterima kasih atas atensi yang disampaikan dalam aspirasi para mahasiswa.
“Ya, kami berterima kasih ada atensi mahasiswa yang ikut peduli terhadap kualitas pendidikan, terutama pada aspek kesejahteraan honorer. Prinsipnya, selama tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, akan kami tindaklanjuti,” pungkasnya
(Yan/Putra)
