Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang,BeritaAntara.com – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan Pandangan Umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Senin (29/5/2023) di Ruang Sidang DPRD Kota Malang.
Rapat Paripurna dihadiri Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Pimpinan DPRD ,Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mengawali Pandangan Umum Fraksi, PDI Perjuangan melalui juru bicara-nya Wiwik Sukesih mengkritisi perihal Kota Malang yang dirasa masih belum ramah terhadap perempuan dan juga kelompok minoritas dalam objek PUG. Dijelaskan, dalam lima tahun terakhir, angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak mencapai 64 kasus.
“Langkah-langkah strategis apa yang menjadi penekanan baik prefentif maupun solutif untuk mengurangi angka kejahatan terhadap perempuan dan anak. Mohon Penjelasan!” kata Wiwik Sukesih saat membacakan PU Fraksi PDI Perjuangan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada pemerintah daerah agar menetapkan program yang lebih responsif untuk mengatasi masalah gender, termasuk juga mempertanyakan tentang keseriusan dan fokus kerja Pemerintah Kota Malang dalam penanganan PUG yang harus diukur secara konkrit dan ada evaluasi secara khusus.
“Mitigasi KDRT sangat perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan yang mendalam, karena di tahun 2023 masih terdapat masalah perceraian dengan latar belakang KDRT,” tandasnya
Adapun, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ahmad Fuad mengkritisi soal lemahnya data terpilah yang ada di Pemerintah Kota Malang. Selain itu, kesenjangan gender juga tampak dirasakan oleh masyarakat dalam bidang pembangunan, pendidikan, politik dan hingga kesempatan kerja di pemerintahan.
“Korban Fintech lending juga didominasi oleh kaum perempuan, bagaimana upaya pemerintah kota dalam menangani masalah tersebut?” kata Fuad saat membacakan PU Fraksi PKS
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Randy Gaung Kumaraning Al Islam, meminta penjelasan Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui percepatan penanaman PUG. Selain itu, Fraksi Gerindra juga ingin mempertegas bagaimana komitmen Pemerintah Kota Malang dalam komitmen menjalankan PUG pada semua program kerja di OPD.
“Kebijakan apa yang diberikan kepada perempuan dari Pemerintah Kota Malang untuk memberikan kenyamanan pada perempuan, mohon penjelasan!” kata Randy
Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Suryadi mempertanyakan kontribusi dunia usaha terhadap program kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Ranperda tersebut.
Sementara itu Fraksi Damai Demokrasi Indonesia melalui juru bicaranya Dr. Suyadi, meminta penjelasan Pemerintah Kota Malang perihal perlindungan akan adanya Ojol Perempuan. Sejauh manakah, Pemkot Malang melindungi Ojol perempuan dari segi jaring pengaman sosial dan juga kesehatan. Selain itu juga melihat adanya potensi tumpang tindih program dalam PUG, sehingga meminta penjelasan akan pengaturan dan perencanaannya.
(Yan/Putra)
