Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang,BeritaAntara.Com – Ratusan sopir angkot di Kota Malang menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang pada Senin siang, 28 September 2026. Dalam aksinya tersebut, mereka sempat menutup sebagian Jalan Raden Intan yang menuju ke arah Terminal Arjosari hingga mengakibatkan kemacetan panjang.
para sopir angkot tersebut berdemo dengan membawa sejumlah tuntutan. Salah satunya yaitu menuntut janji dan komitmen yang telah disepakati bersama pada aksi sebelumnya di tanggal 27 Juli lalu sebelum koridor Trans Jatim 2 beroperasi dan menuntut evaluasi koridor Trans Jatim 1 yang telah beroperasi di Malang Raya.
Front Aliansi Sopir Angkutan Malang (ASAM) masih mempersoalkan dampak layanan tersebut terhadap pengemudi dan pemilik mikrolet serta mendesak evaluasi sebelum pengembangan Trans Jatim Koridor 2 dilanjutkan.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra menegaskan, persoalan transportasi seharusnya diselesaikan melalui jalur birokrasi dan perangkat daerah sesuai kewenangannya.
“Penyelesaian masalah itu harus dari bawah, jangan langsung dari pimpinan,” ujar Widjaja, Senin (28/9/2026).
Menurut Widjaja, persoalan lalu lintas dan teknis transportasi merupakan bagian dari tugas Dishub. Karena itu, aspirasi maupun persoalan yang muncul semestinya terlebih dahulu dibahas pada level teknis sebelum diarahkan langsung kepada pimpinan daerah.
“Bukan masalah mau atau tidak mau. Bagaimanapun juga namanya pimpinan pasti mau. Kebetulan beliau tidak ada di tempat,” katanya.
Dishub: Koridor 1 Sudah Berjalan
Widjaja juga membantah anggapan bahwa persoalan Trans Jatim Koridor 1 belum terselesaikan.
“Bukan masalah tidak tuntas. Kan sudah tuntas, sudah berjalan,” tegasnya.
Ia menyebut sejauh ini tidak ada keluhan yang menurutnya menunjukkan penolakan masyarakat secara luas terhadap peluncuran Trans Jatim.
“Animo masyarakat tidak ada yang mengeluh sama sekali terkait dengan peluncuran Trans Jatim,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut berhadapan dengan aspirasi kelompok sopir angkot yang sejak pertengahan 2026 telah menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak Trans Jatim terhadap trayek angkutan kota.
Pada Juni 2026, Dishub Kota Malang sendiri mencatat adanya penolakan sopir angkot terhadap rencana Trans Jatim Koridor 2. Saat itu, salah satu persoalan yang dibahas adalah potensi persinggungan antara trayek angkot dengan koridor Trans Jatim, termasuk penempatan halte.
Artinya, perbedaan pandangan bukan lagi sekadar persoalan komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan mengenai bagaimana transportasi publik baru ditempatkan berdampingan dengan transportasi lokal yang telah lama beroperasi.
Ada Kebijakan “Kompensasi”, Scrapping hingga Angkutan Pelajar
Widjaja menjelaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak terhadap angkutan konvensional.
Salah satunya adalah kebijakan scrapping armada, yang oleh Widjaja disebut sebagai bagian dari skema kompensasi dalam pengembangan transportasi.
“Pemerintah Provinsi maupun bekerja sama dengan Kota, dalam peluncuran Trans Jatim itu sudah ada namanya kompensasi, dalam tanda kutip kompensasi. Kebijakannya adalah scrapping,” jelasnya.
Sementara dari sisi Pemerintah Kota Malang, salah satu kebijakan yang disebut berpihak kepada angkutan lokal adalah Angkutan Pelajar Gratis.
Program tersebut memang telah resmi diluncurkan Pemkot Malang pada 31 Agustus 2026. Pemkot menyebut program itu sekaligus menjadi upaya memberdayakan kembali angkot yang ada di Kota Malang.
Dishub sebelumnya juga menjelaskan bahwa layanan tersebut menggunakan mekanisme pembelian layanan atau buy the service, dengan pembayaran yang dikaitkan dengan jarak tempuh dan biaya operasional kendaraan.
“Pemerintah Daerah Kota Malang adalah meluncurkan angkutan pelajar supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja. Itu bagian dari kebijakan yang berpihak kepada teman-teman angkutan,” kata Widjaja.
Pemkot Klaim Angkot Mendapat Nilai Tambah
Widjaja menilai program Angkutan Pelajar Gratis memberikan ruang ekonomi baru bagi sopir angkot.
“Selama ini teman-teman angkutan kan tidak dapat masukan. Dengan adanya angkutan pelajar mereka dapat nilai tambah. Itu sangat-sangat membantu,” ujarnya.
Secara resmi, Pemkot Malang meluncurkan 66 armada angkutan pelajar gratis yang melayani 15 rute. Program tersebut menggunakan angkot yang telah memenuhi persyaratan dan dilengkapi sistem pemantauan GPS.
Namun, di sisi lain, data pemberitaan lokal menunjukkan belum seluruh angkot terakomodasi dalam program tersebut. Salah satu laporan pada awal September menyebut terdapat sekitar 24 armada yang belum masuk program dari rencana awal 90 armada.
Kondisi itu menunjukkan bahwa program pemberdayaan angkot memang sudah berjalan, tetapi persoalan pemerataan manfaatnya masih membutuhkan evaluasi.
Front ASAM Tetap Desak Evaluasi Koridor 1
Sementara itu, Front ASAM datang dengan tuntutan yang lebih luas, Dalam aksi Senin (28/9/2026), kelompok tersebut meminta pemerintah merealisasikan komitmen atau notulensi hasil aksi 29 Juli 2026, melakukan evaluasi terhadap Trans Jatim Koridor 1, memberikan perlindungan sosial-ekonomi kepada pekerja transportasi yang terdampak, membuka blueprint pengembangan Trans Jatim Malang Raya, serta melibatkan pekerja transportasi lokal dalam proses pengambilan kebijakan.
Front ASAM juga menyebut angka 494 sopir dan pemilik mikrolet sebagai pihak yang mereka klaim terdampak. Angka tersebut merupakan klaim dari pihak pengunjuk rasa dan perlu diverifikasi melalui data resmi.
Tuntutan evaluasi tersebut bukan isu yang muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, sopir angkot di Kota Malang telah menyampaikan keberatan terhadap rencana Koridor 2 dan meminta agar dampak Koridor 1 terlebih dahulu dievaluasi.
“Silakan Buktikan”
Menanggapi tudingan mengenai dugaan ketidaktransparanan maupun dugaan adanya permainan dalam penyelenggaraan transportasi, Widjaja meminta pihak yang menyampaikan tudingan menunjukkan bukti.
“Silakan membuktikan. Yang tahu mereka yang nuduh-nuduh itu. Semuanya harus ada buktinya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi titik penting dalam polemik ini. Sebab, di satu sisi pemerintah menyatakan kebijakan transportasi telah berjalan melalui mekanisme yang tersedia, sementara di sisi lain kelompok sopir meminta evaluasi, transparansi, dan pembuktian terhadap dampak kebijakan tersebut.
Dengan demikian, perdebatan Trans Jatim di Malang Raya kini bukan semata soal angkot versus bus, melainkan menyangkut pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana transformasi transportasi publik mampu berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan pekerja transportasi lokal?
Koridor 2 dan Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai
Dishub Kota Malang menilai kehadiran Trans Jatim merupakan bagian dari proses menuju transportasi publik yang lebih baik.
“Trans Jatim amat sangat berfungsi. Namanya juga era mau menuju transportasi publik yang lebih baik, itulah bagian dari dinamika,” pungkas Widjaja.
Namun, bagi Front ASAM, dinamika tersebut belum dianggap selesai. Mereka justru meminta pemerintah membuka ruang evaluasi sebelum kebijakan transportasi diperluas.
Di sinilah tantangan pemerintah menjadi lebih konkret: bukan hanya membangun sistem transportasi yang modern, tetapi memastikan perubahan tersebut memiliki dasar data, transparansi, mekanisme perlindungan terhadap pekerja lama, serta ruang partisipasi bagi mereka yang terdampak.
Sebab, modernisasi transportasi tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya koridor dan armada. Ukuran keberhasilannya juga berada pada kemampuan pemerintah menjaga akses masyarakat sekaligus memastikan para pekerja transportasi lokal tidak sekadar menjadi penonton dalam perubahan sistem yang berlangsung di ruang hidup mereka.
(Yan/Putra)
