Diduga Mengalir untuk Kepentingan Politik, Pedagang Mulai Buka Suara terkait Dana Swadaya Lapak Pasar Karangploso

Malang,BeritaAntara.com– Keresahan sejumlah pedagang di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang, mulai mencuat. Persoalannya bukan sekadar soal pembangunan lapak, tetapi menyangkut dugaan penggunaan dana swadaya pedagang yang disebut-sebut bergeser untuk kepentingan politik dan aktivitas pemenangan salah satu calon legislatif.

Informasi yang dihimpun menyebut, dana yang semestinya berkaitan dengan kepentingan pembangunan lapak pedagang diduga pernah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan pasar.

Salah satu sumber yang berani berbicara, Buk Sur, mengungkap dugaan adanya aliran dana yang diarahkan melalui pihak tertentu kepada seorang anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial AD, yang disebut berasal dari salah satu partai berlambang banteng.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada media, terdapat dugaan dana tersebut digunakan untuk pengadaan sembako dalam jumlah besar, yang kemudian dikirim langsung ke rumah AD dan diduga dimanfaatkan dalam kegiatan kampanye maupun dibagikan kepada masyarakat.

Jumlahnya pun disebut bukan dalam skala kecil. Informasi yang diterima menyebut adanya satu kendaraan pengangkut sembako, berupa truk atau kendaraan pikap, yang digunakan untuk membawa bantuan tersebut.

Namun persoalannya tidak berhenti pada sembako, Dari Sembako hingga Rangka dan Baliho.

Dana yang diduga berasal dari swadaya pedagang tersebut juga disebut digunakan untuk kebutuhan pembuatan rangka dan baliho di sejumlah titik.

Jika informasi tersebut benar, pertanyaan besarnya adalah: siapa yang sebenarnya membiayai kegiatan tersebut dan dari pos anggaran mana dana itu berasal?

Lebih jauh, sumber juga menyebut adanya pembangunan atau pembenahan akses jalan di sejumlah wilayah, termasuk yang dikaitkan dengan wilayah Desa Girimoyo dan Desa Pager.

Ironisnya, pembangunan yang secara kasatmata dinilai memberikan manfaat kepada masyarakat tersebut justru diduga memiliki kaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Keterangan yang diperoleh menyebut, terdapat pemuda atau tim sukses dari sejumlah desa yang meminta bantuan kepada AD. Selanjutnya, permintaan tersebut diduga direalisasikan melalui pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan Pasar Karangploso.

Jika pola tersebut benar terjadi, maka muncul pertanyaan serius mengenai batas antara bantuan kepada masyarakat, kepentingan pembangunan, dan kepentingan politik elektoral.

Benarkah Dana Pedagang Dipakai untuk Kepentingan Politik?

Yang membuat persoalan ini semakin menarik perhatian adalah dugaan adanya pola penggunaan pihak lain sebagai perantara.

AD, dalam informasi yang disampaikan sumber, disebut tidak selalu turun langsung dalam setiap kegiatan. Sebaliknya, terdapat dugaan bahwa pelaksanaan atau realisasi kegiatan dilakukan melalui pihak lain yang memiliki akses terhadap pengelolaan pasar.

Pola semacam ini tentu perlu dibuktikan lebih lanjut.

Sebab apabila dana pedagang memang benar digunakan untuk kepentingan politik, persoalannya bukan lagi sebatas pembangunan lapak atau hubungan personal antara pengelola pasar dengan pihak tertentu.

Pertanyaannya menjadi jauh lebih besar: siapa yang mengendalikan uang tersebut, siapa yang memerintahkan penggunaannya, dan siapa yang menikmati manfaat akhirnya?

Ada Dugaan Pengambilan Cash Tanpa Tercatat

Keterangan lain yang tak kalah serius menyebut adanya dugaan penggunaan dana secara cash dan tidak seluruhnya tercermin dalam mutasi rekening.

Dalam informasi yang diterima team di lapangan muncul pula sejumlah nama dan inisial yang disebut berkaitan dengan Partai Banteng, yakni AH, MS, DM dan SZ, serta penyebutan nama Bupati Malang.

Namun, hingga berita ini diturunkan, keterkaitan masing-masing nama tersebut dengan dugaan aliran dana maupun aktivitas yang dimaksud masih sebatas informasi dari sumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.

Ada pula keterangan berupa kalimat, “Mereka minta tolong dikondisikan ya,” yang disebut berkaitan dengan permintaan tertentu.

Kalimat tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut: siapa yang meminta, kepada siapa permintaan disampaikan, apa yang dimaksud dengan “dikondisikan”, dan apakah permintaan tersebut memiliki hubungan dengan dana swadaya pedagang?

Pedagang Berhak Tahu Ke Mana Uang Mereka Pergi, Persoalan utama dalam kasus ini sesungguhnya sederhana.

Jika dana tersebut benar merupakan swadaya para pedagang untuk pembangunan lapak, maka para pedagang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka:

• Berapa total dana yang terkumpul?
• Siapa yang mengelola?
• Disimpan melalui rekening siapa?
• Berapa dana yang telah digunakan?
• Digunakan untuk pembangunan apa saja?
• Apakah seluruh pengeluaran memiliki bukti transaksi?
• Apakah pernah ada penggunaan dana untuk kegiatan politik?
• Dan siapa yang memberikan persetujuan atas setiap pengeluaran?

Transparansi menjadi penting karena dana swadaya bukanlah uang tanpa pemilik, Itu uang para pedagang.

Karena itu, jika benar terdapat dana yang keluar tanpa pencatatan atau digunakan untuk kepentingan di luar tujuan awal, maka persoalannya patut mendapatkan penjelasan secara terbuka dan, bila diperlukan, pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Jangan Sampai Pasar Menjadi Mesin Politik karena Pasar seharusnya menjadi ruang ekonomi bagi pedagang, bukan ruang abu-abu tempat kepentingan politik dan pengelolaan dana masyarakat bercampur tanpa transparansi.

Jika dugaan tersebut keliru, maka pihak-pihak yang disebut tentu memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti pembanding.

Namun jika dugaan tersebut benar, publik tentu berhak mempertanyakan mengapa dana pedagang bisa digunakan untuk kepentingan yang tidak pernah mereka sepakati.

Tim investigasi di lapangan masih membuka ruang konfirmasi kepada AD, pengelola Pasar Karangploso, pihak yang disebut sebagai pengelola dana, serta pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam informasi tersebut.

Sebab dalam perkara yang menyangkut uang masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan atau pembenaran, melainkan bukti, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Kini bola berada di tangan pihak-pihak yang disebut. Jika semua tudingan tersebut tidak benar, publik tentu menunggu penjelasan: lalu ke mana sebenarnya dana swadaya pedagang Pasar Karangploso mengalir?

(Team)