Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang,BeritaAntara.Com-Terkait adanya gelombang protes dari masyarakat dan mahasiswa mengenai program MBG (Makan Bergizi Gratis) di wilayah Jawa timur pemprov Jatim menegaskan bahwa kewenangan menghentikan atau menangguhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di pemerintah pusat.
Pemprov Jatim hanya bertugas memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai standar dan aman bagi para penerima manfaat.
Wakil Gubernur Jawa timur D. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., Ph.D.. mengatakan, pihak pemprov bertanggung jawab mengawasi kelayakan operasional dapur penyedia MBG serta menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak di wilayah Jawa Timur.
“Program MBG ini kan program nasional. Kami di Pemerintah Provinsi bertugas menjaga agar program berjalan dengan baik dan memastikan kelayakan masing-masing dapur untuk siap operasional. Kewenangan untuk menyetop atau tidak itu ada di pusat,” kata Emil
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gelombang protes dari masyarakat dan mahasiswa terkait pelaksanaan program MBG yang belakangan menjadi sorotan.
Menurut Emil Pemprov jatim terus melakukan evaluasi terhadap standar operasional dapur MBG yang dinilai telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dengan baik.
Mulai dari kualitas bahan baku hingga proses pengolahan makanan telah memenuhi standar yang diharapkan. Model tersebut dapat dijadikan rujukan dalam evaluasi seluruh SPPG di Jawa timur.
Terkait adanya informasi penghentian sementara operasional bahan makanan ke sejumlah SPPG, pemprov Jatim telah menerima laporan dari beberapa distributor. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan suspend operasional tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Pelaporan suspend memang disampaikan ke Pemprov tetapi yang memiliki kewenangan untuk men-suspend titik-titik SPPG adalah pusat. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi jika ada SPPG yang dinilai tidak layak,” katanya.
Meski demikian,Emil tidak menampik kemungkinan adanya penghentian sementara operasional sejumlah titik SPPG sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan pasca munculnya sejumlah kasus dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Beberapa titik memang ada yang di-suspend setelah kasus-kasus yang terjadi. Mungkin ini bagian dari upaya menjaga kualitas layanan dan proses perbaikan. Untuk detailnya masih akan kami koordinasikan lebih lanjut,” tuturnya.
Pemprov jatim bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG guna memastikan seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang telah ditetapkan.
(Yan/Putra)
