Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Batu,BeritaAntara.Com– Penanganan perkara dugaan perzinahan yang menyeret oknum anggota Polri berinisial IGA (47), yang disebut menjabat Kanit Reskrim, bersama AE (38), seorang kepala desa (Kades) asal Kabupaten Lamongan, kembali menjadi sorotan. Bukan hanya perkembangan pemeriksaan para saksi yang dipertanyakan, tetapi juga munculnya sejumlah persoalan terkait keberadaan, penguasaan, hingga identitas kendaraan Toyota Innova Reborn bernomor polisi L 1050 CXC yang disebut sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.
Persoalan ini semakin mengemuka setelah muncul informasi bahwa kendaraan tersebut sempat keluar dari lingkungan Mapolres Batu, kemudian diduga dibawa ke salah satu bengkel di wilayah Lamongan untuk menjalani servis. Namun, yang menjadi pertanyaan serius adalah bagaimana mekanisme pengeluaran kendaraan tersebut, siapa yang memberikan persetujuan, serta bagaimana pengawasan terhadap barang yang disebut sebagai barang bukti perkara?
Di sisi lain, transparansi informasi yang disampaikan jajaran Humas Polres Batu juga menjadi perhatian. Sejumlah media memperoleh informasi perkembangan perkara, tetapi pertanyaan kritis mengenai pergerakan dan perubahan nomor polisi kendaraan justru belum mendapatkan jawaban yang utuh.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (11/11/2026), Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, menyampaikan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari kedokteran.
“Penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi ahli dari kedokteran untuk proses penyelidikan,” ujar Huda sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Selain itu, penyidik juga telah melayangkan surat pemanggilan kepada dua pekerja hotel tempat kedua terlapor disebut pernah menginap untuk dimintai keterangan.
Huda menjelaskan, sejauh ini terdapat enam orang yang telah dimintai keterangan, terdiri dari pelapor, dua orang terlapor, satu saksi ahli, serta dua karyawan hotel.
Informasi tersebut tentu menjadi bagian penting dari perkembangan penanganan perkara. Namun, muncul pertanyaan lain: mengapa informasi perkembangan perkara dapat disampaikan, sementara persoalan administrasi, keberadaan, dan pengawasan kendaraan yang disebut sebagai barang bukti justru belum memperoleh penjelasan yang komprehensif?
Media tidak hanya membutuhkan informasi tentang siapa yang diperiksa penyidik. Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana barang bukti dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), sekitar selepas waktu Dhuhur, Kanit PPA/PPO Polres Batu, Nawang, sempat meminta awak media menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui Humas.
“Tolong ya semua pertanyaan bisa dicatat satu per satu dan diserahkan ke Humas, nanti dari Humas akan saya jawab satu per satu,” ujar Nawang.
Menindaklanjuti pernyataan tersebut, awak media menyampaikan delapan pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan kendaraan yang disebut sebagai barang bukti.
Pertanyaan tersebut bukan persoalan teknis yang rumit. Semuanya berkaitan dengan transparansi administrasi, kewenangan, serta pertanggungjawaban institusi dalam menjaga barang bukti.
Adapun delapan pertanyaan yang diajukan meliputi:
1. Siapa pejabat yang memberikan persetujuan atas pemindahan atau pinjam pakai kendaraan Toyota Innova Reborn L 1050 CXC, dan berdasarkan kewenangan apa persetujuan tersebut diberikan?
2. Apakah pengeluaran atau peminjaman kendaraan tersebut dilengkapi surat perintah, berita acara, maupun dokumen administrasi resmi lainnya?
3. Mengapa kendaraan yang sebelumnya terlihat keluar dari Mapolres Batu pada 8 November 2026 menggunakan nomor polisi L 1050 CXC, kemudian pada malam 9 November 2026 disebut terlihat kembali menggunakan nomor polisi L 1121 CXA?
4. Apakah terdapat dokumentasi chain of custody atau rantai penguasaan barang bukti yang mencatat setiap perpindahan, pihak yang menguasai, serta kondisi kendaraan tersebut?
5. Siapa pihak yang mengeluarkan kendaraan dari Mapolres Batu dan siapa pula yang bertanggung jawab mengembalikannya?
6. Siapa yang membawa kendaraan tersebut ke bengkel? Apakah tersedia nota servis, dokumentasi pekerjaan, serta rekaman CCTV yang dapat memastikan kendaraan benar-benar berada di bengkel pada waktu yang disebutkan? Sebab, berdasarkan keterangan narasumber yang diterima media, pada malam tersebut kendaraan diduga berada di sekitar kediaman seseorang berinisial AE.
7. Dalam dokumen yang ditunjukkan Kasi Humas kepada awak media, disebut terdapat nama Angel. Apakah benar yang bersangkutan membawa kendaraan tersebut ke bengkel? Apakah namanya secara resmi tercantum sebagai pihak yang membawa atau menguasai kendaraan dalam dokumen tersebut?
8. Mengapa terdapat indikasi perbedaan spesifikasi fisik kendaraan Toyota Innova Reborn yang berada di Mapolres Batu dengan spesifikasi dalam surat keterangan Dirlantas Polda Jawa Timur? Bagaimana pula penjelasan mengenai penggunaan nomor polisi yang dipersoalkan tersebut berdasarkan data registrasi kendaraan?
Delapan pertanyaan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi institusi kepolisian untuk memberikan klarifikasi secara terbuka, bukan justru menyisakan ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan konfirmasi kepada Wakapolres Batu, Anton, awak media memperoleh jawaban bahwa kendaraan tersebut sedang menjalani servis karena memang sudah waktunya dilakukan perawatan.
“Posisi mobil sedang dalam keadaan diservis karena memang waktunya servis,” ujar Anton Wakapolres kota Batu
Namun, jawaban tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai siapa yang memberikan izin, siapa yang membawa kendaraan, serta bagaimana prosedur pengawasan selama kendaraan berada di luar lingkungan Mapolres Batu.
Persoalan semakin mengemuka ketika Kasi Humas Polres Batu dikonfirmasi mengenai perubahan nomor polisi kendaraan dari L 1050 CXC menjadi L 1121 CXA.
Alih-alih memberikan penjelasan mengenai siapa yang melakukan perubahan tersebut dan berdasarkan dokumen apa, Kasi Humas justru menyampaikan:
“Di luar pantauan kita,” ucapnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan barang bukti di lingkungan kepolisian.
Jika kendaraan tersebut benar merupakan barang bukti yang berada dalam penguasaan penyidik, bagaimana mungkin perubahan identitas kendaraan atau pergerakannya tidak diketahui secara jelas oleh pihak yang bertanggung jawab?
Apakah terdapat pencatatan administrasi yang tidak tersampaikan kepada Humas, atau justru terdapat persoalan koordinasi internal yang perlu dijelaskan oleh penyidik?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar penjelasan lisan.
Persoalan lainnya adalah dokumen yang diperlihatkan pihak Humas kepada awak media, berupa surat keterangan kendaraan yang disebut diterbitkan Dirlantas Polda Jawa Timur serta nota servis kendaraan.
Berdasarkan pengamatan dan informasi yang disampaikan awak media, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan dalam dokumen tersebut dengan kondisi fisik kendaraan yang berada di Mapolres Batu.
Apabila benar terdapat perbedaan, maka diperlukan pencocokan secara objektif terhadap identitas kendaraan, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, serta dokumen registrasi kendaraan.
Tidak cukup hanya memperlihatkan surat keterangan dan nota servis. Kedua dokumen tersebut perlu dipastikan keterkaitannya dengan kendaraan yang menjadi objek pemeriksaan.
Terlebih, pihak Humas disebut membenarkan bahwa kendaraan tersebut sempat keluar pada malam hari dan diarahkan menuju salah satu bengkel di wilayah Lamongan agar dapat segera menjalani servis pada pagi harinya.
Jika demikian, siapa yang mengawal proses pengeluaran kendaraan tersebut? Siapa yang menerima dan menyerahkan kendaraan? Apakah seluruh tahapan tercatat dalam berita acara?
Dan yang paling mendasar, apakah kendaraan tersebut tetap berada dalam pengawasan penyidik selama proses tersebut berlangsung?
Dalam mekanisme penanganan perkara pidana, status barang bukti yang disita memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Pengelolaannya tidak boleh dilakukan tanpa dasar kewenangan dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila pengeluaran kendaraan tersebut dikategorikan sebagai pinjam pakai, maka dasar persetujuan, status kepemilikan, identitas pemohon, tujuan penggunaan, kewajiban menjaga kondisi barang, serta mekanisme pengembalian harus dapat dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kendaraan yang berada dalam penguasaan penyidik juga harus dapat dipastikan identitas dan keberadaannya.
Lantas, bagaimana mekanisme pinjam pakai dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat dugaan perubahan nomor polisi, sementara kesesuaian identitas kendaraan dengan dokumen yang ditunjukkan masih dipertanyakan?
Apakah kendaraan yang keluar tersebut benar-benar kendaraan yang sama dengan objek yang tercatat dalam dokumen penyitaan?
Apakah terdapat berita acara sebelum dan sesudah kendaraan dikeluarkan?
Dan apakah penyidik memiliki dokumentasi lengkap mengenai kondisi fisik kendaraan saat keluar maupun saat kembali?
Hal-hal tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan pertanyaan mendasar yang semestinya dapat dijawab melalui transparansi administrasi penanganan barang bukti.
Kasus yang melibatkan oknum anggota Polri aktif dan seorang kepala desa ini telah menyita perhatian publik. Karena itu, penanganannya semestinya tidak hanya berorientasi pada perkembangan pemeriksaan saksi, tetapi juga memastikan seluruh proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Humas memiliki peran penting sebagai pintu komunikasi institusi dengan masyarakat dan media. Keterbukaan informasi tidak semestinya hanya berhenti pada perkembangan pemeriksaan saksi, sementara pertanyaan mengenai pengelolaan barang bukti yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses hukum justru belum mendapatkan penjelasan memadai.
Batasmedia99.com menilai, persoalan ini membutuhkan klarifikasi resmi dari Kapolres Batu, Wakapolres, penyidik, serta pejabat yang memiliki kewenangan atas pengelolaan barang bukti.
Setidaknya, ada tiga hal mendasar yang harus dijelaskan: dasar hukum pengeluaran kendaraan, kepastian identitas kendaraan yang menjadi barang bukti, dan pertanggungjawaban pihak yang menguasai kendaraan selama berada di luar Mapolres Batu.
Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dijelaskan melalui dokumen administrasi justru berkembang menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sebab, ketika sebuah kendaraan telah berstatus barang bukti, setiap perpindahan dan perubahan kondisinya bukan sekadar urusan teknis perawatan. Ada tanggung jawab hukum dan administrasi yang melekat di dalamnya.
Publik tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Publik hanya meminta kepastian: jika barang bukti berada dalam penguasaan aparat penegak hukum, siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab, dan atas dasar apa kendaraan tersebut dapat keluar hingga muncul persoalan perubahan nomor polisi?
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan tersebut masih membutuhkan jawaban resmi dan terperinci dari pihak Polres Batu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, guna menjaga keberimbangan informasi serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
