Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Batu,BeritaAntara.Com– Perkembangan penanganan kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret seorang oknum anggota Polri aktif bertugas di Surabaya bersama seorang kepala desa (kades) perempuan asal Kabupaten Lamongan mulai memasuki babak baru.
Pelapor mendatangi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA/PPO) Polres Batu setelah menerima panggilan resmi dari penyidik. Dalam kedatangannya tersebut, pelapor memperoleh penjelasan bahwa perkara yang dilaporkannya telah meningkat dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Selain mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan perkara, pelapor juga menerima surat tanda terima penyitaan buku nikah yang sebelumnya telah dibawa dalam rangkaian penanganan perkara.
Pelapor juga menjelaskan bahwa kedatangannya bukan sekadar memenuhi panggilan pemeriksaan, melainkan juga menerima dokumen administrasi terkait penyitaan barang bukti berupa buku nikah miliknya.
Namun, di balik perkembangan peningkatan status perkara tersebut, pelapor masih berharap adanya keterbukaan informasi dari penyidik mengenai setiap tahapan penanganan kasus.
Ia mengaku tidak selalu bisa datang langsung ke Kota Batu untuk memantau perkembangan perkara. Karena itu, komunikasi dan pemberitahuan dari penyidik dinilai penting agar dirinya sebagai pelapor mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.
“Ingin proses hukumnya transparan. Karena saya juga jauh, tidak bisa bolak-balik ke Batu. Kalau memang ada perkembangan atau pergerakan dalam penanganan perkara, saya berharap bisa diberi kabar,” ungkap pelapor kepada awak media Rabu 11 November 2026.
Persoalan administrasi penyitaan buku nikah turut menjadi bagian yang disoroti dalam pertemuan tersebut. Pelapor menjelaskan bahwa buku nikah yang dimaksud telah dibawa sejak awal proses penanganan perkara. Namun, menurut keterangannya, dokumen tanda terima penyitaan baru diserahkan pada kedatangannya kali ini.
“Kalau buku nikahnya memang sudah dibawa dari awal. Tetapi, untuk surat penyitaannya, baru tadi diberikan kepada saya,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan pelapor, buku nikah yang diserahkan sebagai barang bukti tersebut merupakan miliknya selaku pihak pelapor.
Penyerahan surat tanda bukti serah terima penyitaan menjadi bagian penting dalam tertib administrasi penanganan barang bukti. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bukti bahwa barang yang diserahkan atau diambil dalam proses hukum telah tercatat secara administratif.
Dalam perkara pidana, pengelolaan barang bukti bukan sekadar persoalan teknis penyidikan. Kepastian administrasi, kejelasan status barang bukti, serta keterbukaan prosedur merupakan bagian penting untuk menjaga akuntabilitas penegakan hukum.
Pelapor juga mengarahkan awak media untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak humas terkait perkembangan pemeriksaan maupun agenda pemanggilan tersebut.
“Kalau terkait perkembangan pemeriksaan lebih lanjut, silakan langsung ditanyakan kepada pihak humas. Saya juga berharap semuanya berjalan transparan,” tuturnya.
Meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan tentu menjadi perkembangan penting. Namun, publik masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyidik, termasuk pemeriksaan para pihak, pendalaman alat bukti, serta tindak lanjut terhadap dugaan peristiwa yang dilaporkan.
Kini, harapan pelapor tidak hanya sebatas agar perkara terus berjalan, tetapi juga agar setiap tahapan penanganannya dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Sebab, peningkatan status perkara bukanlah akhir dari proses pencarian fakta. Justru pada tahap penyidikan, pembuktian dan pengungkapan fakta hukum menjadi semakin penting untuk memastikan perkara ditangani secara objektif dan tidak menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai peningkatan status perkara dan penyerahan surat tanda terima penyitaan tersebut masih bersumber dari penjelasan pelapor. Konfirmasi resmi dari Polres Batu mengenai perkembangan penyidikan, agenda pemeriksaan berikutnya, serta administrasi penyitaan masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik..
