Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Batu,BeritaAntara.com – Penanganan perkara dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret oknum anggota Polri berinisial IGA (47), yang disebut bertugas sebagai Kanit Reskrim di wilayah Surabaya, bersama seorang kepala desa (Kades) perempuan berinisial AE (38) asal Kabupaten Lamongan, kembali menuai sorotan.
Kali ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkembangan perkara pokok, tetapi juga pada pengelolaan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Innova Reborn yang diduga mengalami perubahan identitas pelat nomor serta dipersoalkan keberadaan dan pergerakannya selama proses penanganan perkara di Polres Batu.
Praktisi hukum, Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum., C.L.A., menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dan objektif. Menurutnya, barang bukti kendaraan memiliki nilai penting dalam proses pembuktian, terutama untuk mencocokkan keberadaan kendaraan dengan rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan nomor polisi yang terpasang. Identitas fisik kendaraan, nomor rangka, nomor mesin, hingga kesesuaian dokumen administrasi harus diperiksa secara menyeluruh.
“Yang pasti, barang bukti itu salah satu unsur untuk memperkuat terjadinya suatu peristiwa. Kendaraan merupakan sarana mobilitas yang bisa digunakan untuk mencocokkan dengan temuan lain, termasuk data hotel maupun rekaman CCTV,” ungkap Gunadi.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai perbedaan antara kondisi fisik kendaraan yang diperlihatkan dengan dokumen atau surat yang ditunjukkan kepada awak media oleh humas Polres Batu.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, terdapat persoalan mengenai perbedaan warna maupun spesifikasi objek kendaraan dengan dokumen yang diperlihatkan. Namun, awak media mengaku tidak diperkenankan mendokumentasikan secara bersamaan antara objek kendaraan dan surat tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah identitas kendaraan yang diperlihatkan benar-benar sesuai dengan dokumen administrasinya?
Gunadi menilai, apabila memang terdapat perubahan pelat nomor, penyidik harus mengungkap siapa yang melakukan perubahan, kapan dilakukan, serta apa alasan dan tujuan di balik tindakan tersebut.
“Kalau ada perubahan, itu kan berarti ada persoalan yang harus ditelusuri. Siapa yang mengubah, untuk apa, dan apa motivasinya? Itu harus ada penjelasan. Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan dugaan baru,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas kendaraan dan dokumen resminya, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya persoalan hukum lain di luar perkara pokok.
“Kalau memang ada rekayasa barang bukti atau identitas yang tidak sesuai, tentu harus diperiksa. Itu bisa menjadi persoalan pidana tersendiri. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan penyidik,” lanjutnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai kendaraan yang sempat tidak berada di lokasi penyimpanan barang bukti, sebelum akhirnya disebut kembali ke Polres Batu pada 9 November 2026 sekitar waktu Magrib.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pengelolaan barang bukti selama perkara masih berada dalam tahap penanganan kepolisian.
Gunadi menjelaskan bahwa mekanisme pinjam pakai barang bukti memang dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Namun, mekanisme tersebut harus melalui permohonan resmi, persetujuan pejabat berwenang, serta memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Kalau pinjam pakai itu memang dimungkinkan. Tetapi harus ada permohonan terlebih dahulu. Siapa yang memohon, apakah ada surat permohonannya, dan apakah persyaratannya sudah dipenuhi? Itu harus jelas,” jelasnya.
Ia menilai, apabila kendaraan benar-benar diberikan melalui mekanisme pinjam pakai ketika proses penyidikan masih berjalan, urgensi dan dasar pertimbangannya patut dijelaskan kepada publik.
“Menurut saya, kalau melihat prosesnya sekarang, itu terlalu dini. Jangan sampai pinjam pakai justru menimbulkan kecurigaan seolah-olah ada upaya menghilangkan barang bukti,” ujarnya.
Gunadi menambahkan, keberadaan kendaraan sebagai barang bukti harus tetap terjamin, sehingga tidak menghambat proses pemeriksaan maupun pembuktian di kemudian hari.
Persoalan perubahan pelat nomor, dugaan perbedaan spesifikasi kendaraan, serta informasi mengenai pergerakan barang bukti dinilai tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Terlebih, apabila terdapat dokumen atau rekomendasi administrasi dari satuan lalu lintas yang spesifikasinya diduga tidak sesuai dengan kondisi fisik kendaraan, maka perlu dilakukan pencocokan secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang.
Gunadi meminta agar seluruh dokumen diperiksa dan diklarifikasi kepada instansi penerbitnya.
“Harus dicocokkan semuanya. Isi surat dengan kondisi fisik kendaraan harus sesuai. Kalau ternyata tidak sesuai, tentu ini menjadi persoalan yang harus ditelusuri lebih lanjut,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan adanya permainan internal tidak boleh langsung disimpulkan tanpa pemeriksaan dan bukti yang sah.
Menurutnya, pengawasan internal melalui Propam maupun pemeriksaan oleh institusi kepolisian yang lebih tinggi dapat menjadi langkah penting untuk memastikan prosedur penanganan barang bukti berjalan sesuai ketentuan.
“Semangatnya adalah mengembalikan marwah Polri, kredibilitas, dan integritas institusi. Polisi harus benar-benar hadir bersama masyarakat. Kalau di lapangan terjadi hal-hal seperti ini, tentu harus segera diperjelas,” tegas Gunadi.
Persoalan ini pada akhirnya bukan semata-mata mengenai sebuah kendaraan yang diduga mengalami perubahan pelat nomor. Lebih jauh, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa barang bukti yang telah disita benar-benar dikelola sesuai prosedur, terlindungi, dan tidak mengalami perubahan yang dapat memengaruhi proses pembuktian.
Sejumlah pertanyaan pun masih membutuhkan jawaban resmi dari pihak kepolisian.
Siapa yang bertanggung jawab atas perubahan identitas kendaraan? Apakah terdapat permohonan pinjam pakai secara tertulis? Siapa pihak yang mengajukan? Apa dasar kendaraan sempat tidak berada di lokasi penyimpanan? Dan apakah kesesuaian nomor rangka, nomor mesin, pelat nomor serta dokumen administrasinya sudah diperiksa?
Hingga persoalan tersebut mendapatkan penjelasan yang transparan, ruang pertanyaan publik akan tetap terbuka.
Pihak Polres Batu diharapkan memberikan klarifikasi secara menyeluruh, bukan hanya mengenai keberadaan kendaraan, tetapi juga seluruh rangkaian administrasi dan prosedur pengelolaan barang bukti.
Sebab, dalam penegakan hukum, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa perkara sedang ditangani. Transparansi, konsistensi prosedur, dan akuntabilitas justru menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Polres Batu, Polda Jawa Timur, maupun pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Putra//Yan)
