Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Malang,BeritaAntara.Com DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dibuka secara resmi oleh pimpinan dewan itu diawali dengan persetujuan forum terhadap agenda rapat, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum oleh fraksi-fraksi di DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, tujuh fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang selama tahun anggaran berjalan. Meskipun total pendapatan daerah disebut melampaui target, berbagai fraksi menyoroti ketimpangan antara realisasi dan perencanaan pada sektor-sektor strategis.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pencapaian pendapatan daerah yang melampaui target sebesar 101,63 persen. Namun, fraksi ini mencatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi 87,59 persen dari target, dengan realisasi pajak daerah sebesar 82,11 persen, dan pendapatan lain-lain hanya 47,27 persen.
Fraksi ini juga menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp204 miliar, serta rendahnya penyerapan anggaran belanja bantuan sosial yang hanya mencapai 56,82 persen.
Dalam aspek sosial, fraksi menekankan pentingnya upaya serius mengatasi kemiskinan (3,91 persen), pengangguran (6,10 persen), dan persoalan klasik seperti banjir serta kemacetan lalu lintas di Kota Malang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Malang selama 14 tahun berturut-turut. Namun, fraksi ini mempertanyakan realisasi pendapatan sektor pajak yang masih di bawah target, serta rendahnya capaian retribusi parkir dan pasar.
Fraksi PKB juga mengkritisi penggunaan APBD untuk Malang Creative Center (MCC) yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal. Selain itu, mereka menyoroti proyek Water Treatment Plant (WTP) yang dianggap perlu ditinjau ulang karena kualitas air dan beban tarif yang dikhawatirkan memberatkan warga.
Fraksi PKS menggarisbawahi ketergantungan APBD Kota Malang terhadap dana transfer pusat yang mencapai 66 persen. Mereka juga menyoroti rasio PAD yang rendah (0,35) dan tingginya piutang pajak dan retribusi yang belum berhasil ditekan meskipun sudah ada kebijakan tax amnesty.
Fraksi ini juga menanyakan progres kerja sama WTP antara Perumda Tugu Tirta dengan PJT I, serta efektivitas retribusi pelayanan pasar yang belum selaras dengan kualitas revitalisasi pasar tradisional.
Fraksi Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan SILPA dan mempertanyakan penyebab tidak tercapainya target pendapatan pajak daerah, serta rendahnya serapan belanja bantuan sosial.
Fraksi ini juga meminta penjelasan atas pelampauan retribusi yang signifikan dan menyoroti potensi dampak dari kebijakan tarif air yang dinilai belum berpihak pada masyarakat.
Fraksi Golkar menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergali optimal, terutama dari sektor aset daerah. Mereka juga meminta penjelasan atas kegiatan yang tidak terlaksana dalam belanja barang dan jasa, serta realisasi belanja tidak terduga yang dianggap janggal.
Sorotan juga diarahkan pada kebijakan WTP Tugu Tirta, dengan fraksi menyatakan bahwa proyek tersebut masih belum layak dioperasikan secara penuh.
Fraksi Damai menyampaikan apresiasi atas capaian penghargaan yang diraih Kota Malang, namun mengkritik pungutan retribusi sampah yang dinilai bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah. Fraksi juga meminta penguatan fungsi aparat dan percepatan sertifikasi aset.
Mereka menilai perlu adanya sosialisasi Perda sebelum pengesahan, serta meminta perhatian terhadap ketimpangan pendapatan (Gini Rasio 0,42) dan kinerja BUMD seperti BPR Tugu Artha yang dinilai belum maksimal.
Fraksi gabungan Nasdem dan PSI mencatat bahwa realisasi PAD hanya mencapai 87,5 persen. Mereka juga menyoroti rendahnya serapan anggaran untuk penegakan Perda, dan menyatakan keprihatinan atas minimnya alokasi program ketahanan pangan.
Fraksi ini juga menyoroti kurangnya perawatan taman kota dan penanganan pohon tumbang yang telah menelan korban jiwa. Selain itu, mereka meminta solusi konkret terhadap pencemaran lingkungan TPA Supit Urang yang berdampak pada wilayah di sekitar Kota Malang.
Dalam waktu dekat, jajaran komisi DPRD Kota Malang akan diminta untuk segera meminta pertanggungjawaban dari mitra organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Tak hanya mengevaluasi, namun juga merumuskan solusi bersama.
“Kemudian kendalanya seperti apa. Jadi, kami tidak cuma mengevaluasi dengan cara mengkritisi saja. Tetapi apabila ada kendala di lapangan ya itu perlu diselesaikan bersama,” kata ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita,
Salah satunya melakukan pemetaan aset yang masih belum dapat ditarik retribusi. Dalam hal ini, pemetaan juga harus dilakukan untuk mencari penyebab hingga solusi agar aset yang dimaksud dapat ditarik retribusi.
“Kemudian terkait penarikan pajak, itu juga kenapa kok belum terpenuhi. Misal contohnya pajak hiburan, terkendala di mana sih itu. Maka harus kami sinergikan dengan perangkat terkait,” jelas Mia.
Contoh selanjutnya mengenai retribusi sampah. Mia mengaku bahwa ia telah berdiskusi dengan Wali Kota Malang dan Sekda, untuk kemungkinan penyesuaian jika retribusi sampah dirasa memberatkan.
“Tetapi pasti karena memang itu sudah tertuang di dalam peraturan daerah bahwa ada retribusi yang ditarik tentang itu, ya kalau tidak dimasukan dalam pemungutan, ya berarti nanti akan ada mekanisme lain,” pungkas Mia.
Pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang mencerminkan upaya kontrol dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Saran dan kritik yang disampaikan diharapkan menjadi bahan introspeksi serta pijakan untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah dan pelayanan publik ke depan.
(Yan/Putra)
