Berita Antara Media Terdepan dan Terpercaya
Sidoarjo,BeritaAntara.Com- Dunia pendidikan kembali diguncang. Kali ini datang dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Sidoarjo, Jawa Timur. Orang tua siswa mengeluhkan besarnya biaya daftar ulang tahun ajaran 2025–2026 yang mencapai angka mencengangkan: Rp4.000.000 per siswa!
Dalam rapat komite yang digelar baru-baru ini, terpampang jelas data “Anggaran Kebutuhan Tahun Ajaran 2025–2026″yang nilainya mencapai Rp7,5 miliar lebih. Angka itu dibagi dalam beberapa pos anggaran, mulai dari standar kelulusan, isi, proses, hingga sarana-prasarana dan pembiayaan. Yang mengejutkan, komponen terbesar dari pendanaan tersebut justru dibebankan ke komite/orang tua siswa, mencapai hampir Rp5 miliar!
Padahal, sekolah sudah menerima alokasi dana dari pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp2,3 miliar lebih. Lantas, mengapa masyarakat masih harus menanggung hampir dua kali lipat dari dana BOS untuk biaya operasional sekolah?
“Katanya sekolah negeri dan berbasis agama. Tapi kok biayanya segini besar? Jauh dari semangat pendidikan murah dan inklusif,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Lebih ironis lagi, beberapa pos anggaran justru tidak masuk akal. Misalnya, standar pembiayaan dan standar proses yang menyedot dana ratusan juta rupiah hingga miliaran. Apakah benar-benar transparan dan digunakan untuk peningkatan mutu, atau hanya formalitas untuk menutup kebocoran anggaran?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, pendidikan negeri di Jawa Timur — terutama madrasah — bisa jadi hanya akan dinikmati oleh kalangan mampu. Anak-anak dari keluarga miskin? Terpaksa mundur perlahan.
Kemana arah pendidikan negeri berbasis agama jika rakyat kecil dipaksa menanggung biaya sebesar itu untuk sekadar daftar ulang?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga masih bungkam, seakan tak peduli pada keresahan masyarakat.
Jika pemerintah terus abai, bukan tidak mungkin pendidikan negeri akan menjadi ladang eksklusif bagi yang mampu. Sementara anak-anak dari keluarga tak mampu — yang mestinya paling dibela oleh negara — justru terpinggirkan.
(Nadya | Yan/Putra)
